TIMES SLEMAN, BANTUL – Menyongsong perhelatan Pilkada Bantul 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, menggandeng berbagai pihak guna meminimalisir terjadinya pelanggaran saat gelaran tersebut berlangsung. Salah satunya dengan para  penyandang disabilitas dan kelompok perempuan berbasis kewilayahan maupun keagamaan.

"Kita melibatkan kelompok rentan ini bagian upaya dalam pengawasan partisipatif sehingga mereka bisa terhubung. Terhubung dengan pengawas kita yang sudah terbentuk saat ini baik panwascam dan PKD (Panwaslu Desa) ,ujar Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho, sesuai membuka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Grand Rohan Banguntapan Bantul, Kamis (18/7/2024).

Menurut Didik, kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya potensi  pelanggaran dan berbagai problem Pilkada. Sehingga sewaktu-waktu bila hal itu terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. 

Lebih lanjut diungkapkan Didik, kerawanan pelanggaran Pilkada Bantul berpotensi terjadi. Hal ini berdasarkan pengalaman Pilkada di  tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, pasangan calon bupati dan wakil bupati itu hanya ada dua pasangan calon. Sehingga potensi gesekan antar calon maupun pendukungnya lantaran langsung berhadap-hadapan ini yang harus diwaspadai.

"Potensi kerawanan lebih melihat situasi pemilu dan pilkada, pengalamannya di Bantul kontestasi selalu berhadap hadapan atau calon yang ada itu tidak banyak. Dari Pilkada 2015 dan 2020, dinamika politik di Bantul cukup menghangat. Itu adalah potensi kerawanan terutama terkait dengan potensi gesekan antar pendukung," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib, mengatakan, program pengawasan partisipatif ini diinisiasi oleh Bawaslu diharapkan dapat mendorong masyarakat terlibat aktif melakukan pengawasan jalannya pesta demokrasi. Hal ini krusial, pasalnya masyarakat juga bakal turut terdampak dari hasil kegiatan beremokrasi tersebut.

"Kita ingin masyarakat itu ikut merasa memiliki pemilu sehingga tergugah ikut ngawasi. Jadi masyarakat kita merasakan, demokrasi ini manfaatnya nggak langsung didapatkan. Beda dengan keamanan kalau dikampungnya ada kriminalitas mereka terganggu karena terancam bisa menjadi korban pencurian, karena tidak nyaman. Tapi kalau demokrasi kan dianggap secara tidak langsung dampaknya kalau dia tidak mengambil peran. Tentu apapun masyarakat akan kena dampak terkait proses demokrasi. Kalau misalnya terpilih wakil-wakil yang tidak berpihak kepada masyarakat maka kebijakannya tidak akan berpihak ke masyarakat," ujarnya. (*)