TIMES SLEMAN, GUNUNGKIDUL – Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Ery Agustin mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk memprioritaskan Honorer Kategori (HK) II diangkat sebagai pegawai CASN pada pengadaan ASN 2024.

Ery menyebut tenaga HK-II, selain memang telah menjadi prioritas pemerintah pusat dalam seleksi CASN, hal itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah lantaran tenaga honorer tersebut telah mengabdi puluhan tahun  di lingkungan Pemkab Gunungkidul. 

 "Titik akhir perjuangan (HK-II) ya besok itu (pengadaan CASN 2024). Kami berharap semuanya lolos. Kami akan mengawal itu. Bu kepala dinas (kepala dinas pendidikan) tentunya pengampu di SD masing-masing itu, ya juga harus memperhatikan anak buahnya ini," ujar Ery Agustin, Senin (24/6/2024).

Ery yang terpilih kembali sebagai anggota legislatif Gunungkidul periode 2024-2029 ini, pun meminta kepada kepala dinas terkait, untuk aktif menjalin komunikasi dengan para tenaga honorer. Sehingga informasi terupdate mengenai penerimaan CPNS, terutama untuk formasi HK-II, dapat tersampaikan dengan baik. 

"Dinas-dinas terkait harus ikut mengawal, secara teknis bagaimana. Mungkin juga menginformasikan, mengarahkan, jangan ada putus komunikasi dan jangan ogah ogahan teman teman Disdik ini. Ketika sudah masuk jangan sampai ada yang kecer (tidak lolos) lah, seperti itu. Kami juga berharap BKPPD membuka komunikasi dengan HK-II," tandasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar, mengatakan, HK-II menjadi prioritas dalam pengadaan CASN 2024. 

Iskandar mengimbau kepada para HK-II, jika formasi CASN telah dibuka, untuk mengakses dan melakukan pendaftaran sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki masing-masing honorer.

Lebih lanjut Iskandar mengaku belum mengetahui formasi CASN akan dibuka. Ia pun menunggu peraturan pemerintah mengenai mekanisme pengadaan CASN untuk honorer yang hingga kini belum diterbitkan oleh pemerintah.

Tapi ia mengungkapkan jika pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah lebih lanjut, nantinya seperti apa. Dan ada semacam simulasi pemerintah pusat.

"Yang diharapkan semua itu mendaftarkan formasi PPPK, nanti akan disaring, kemudian bagi mereka yang memenuhi syarat memenuhi formasi akan diangkat menjadi PPPK. Yang tidak memenuhi syarat akan diangkat PPPK paruh waktu," pungkasnya. (*)