TIMES SLEMAN, BANTUL – Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah dilarang selama dua dekade. Gus Hilmy, sapaan akrab Senator Dapil DIY, menilai kebijakan ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga mengancam kedaulatan negara.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (20/09/2024), Hilmy Muhammad menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan jangka panjang akibat eksploitasi pasir laut. Menurutnya, kebijakan ini dapat merusak terumbu karang dan habitat biota laut yang menjadi bagian penting dari ekosistem maritim Indonesia.

“Tidak ada keuntungan jangka panjang dari kebijakan ini selain kerusakan lingkungan. Terumbu karang dan habitat biota laut akan hancur. Selain itu, kebijakan ini justru membuka peluang bagi negara lain untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah kita, yang pada akhirnya bisa mengancam kedaulatan," tegas Gus Hilmy.

Ia juga mempertanyakan dasar penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan tersebut, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Mei 2023, dinilai Gus Hilmy sebagai langkah yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan.

"Jika pemerintah hanya berfokus pada pendapatan, mereka telah menjual tanah air kita. Pemerintah seharusnya memiliki data yang akurat mengenai sedimentasi dan mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar pada lingkungan," ujarnya.

Sebagai anggota 1 Komite DPD RI dan tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Hilmy menambahkan bahwa keputusan ini semakin menambah catatan buruk pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menyayangkan kebijakan yang dinilainya tidak populer dan berisiko, terutama menjelang akhir masa jabatan Jokowi.

"Kebijakan ini tidak memberikan warisan yang baik bagi pemerintah. Malah, ini semakin memperkuat kesan buruk terkait langkah-langkah politik yang serampangan. Di masa akhir jabatan, kebijakan seperti ini seharusnya lebih dipikirkan demi kesejahteraan jangka panjang bangsa," pungkasnya.(*)