TIMES SLEMAN, YOGYAKARTA – style="text-align:justify">Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, menyerukan agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika demokrasi nasional, tetapi juga turut mengawal jalannya demokrasi dengan cara yang beradab dan sesuai dengan koridor hukum.

Dalam wawancara di Gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga, Kamis (9/10/2025), Prof. Noorhaidi mengingatkan bahwa masa muda merupakan fase penting untuk menempuh pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat kritis dengan kedewasaan intelektual.

“Mahasiswa harus fokus belajar, membaca teori, menempuh kuliah dengan tekun, dan memperbanyak pengalaman positif. Itu adalah jalan terang menuju masa depan,” ujar Prof. Noorhaidi.

Aktivisme Mahasiswa Harus Tetap Dalam Koridor Hukum

Menurut Noorhaidi, kampus tidak pernah melarang mahasiswa untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi atas isu-isu nasional. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, berpegang pada hukum, dan menjunjung tinggi keadaban publik.

“Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat kritis, aspirasinya diakui undang-undang. Tapi tetap, semua harus dalam bingkai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Terkait polemik penangkapan sejumlah aktivis oleh aparat, Noorhaidi menilai langkah penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

“Penegakan hukum patut didukung selama dijalankan sesuai aturan. Kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan nasional, namun tindakan itu tetap harus dalam koridor hukum,” imbuhnya.

Kampus Dorong Aktivisme Positif Lewat Program Apresiasi

Rektor lulusan doktoral dari Utrecht University, Belanda ini menegaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga terus berkomitmen menyalurkan energi aktivisme mahasiswa ke arah yang produktif.

Salah satu bentuk nyata adalah penghargaan Kalijaga Changemaker dan Kalijaga Prestasi, yang diberikan kepada ratusan mahasiswa berprestasi di bidang akademik, sosial, seni, dan olahraga.

“Kami fasilitasi mahasiswa agar aktif berdiskusi, berinovasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Aktivisme harus diarahkan ke hal-hal konstruktif,” jelasnya.

Program tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu menumbuhkan karakter kepemimpinan muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika dan berkepribadian sosial.

Menyoroti situasi sosial-politik nasional yang tengah dinamis, Noorhaidi mengajak seluruh elemen bangsa, terutama kalangan akademisi dan masyarakat sipil, untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

“Masyarakat sipil tetap memegang peran penting sebagai pengingat dan pengawas jalannya pemerintahan agar tetap pada prinsip good governance dan demokrasi. Tapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara yang beradab dan taat hukum,” tandasnya.

Reformasi Polri Harus Humanis dan Tegas

Dalam kesempatan yang sama, Noorhaidi juga menyoroti pentingnya reformasi di tubuh kepolisian. Menurutnya, Polri merupakan institusi sipil yang seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa kehilangan ketegasan dalam penegakan hukum.

“Polri adalah bagian dari masyarakat sipil. Reformasi kepolisian harus menyeimbangkan aspek humanisme dengan ketegasan hukum agar kepercayaan publik meningkat,” jelasnya.

Ia optimistis, reformasi Polri menuju lembaga yang modern dan profesional bisa terwujud seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia di institusi tersebut.

“Sekarang banyak perwira Polri bergelar doktor bahkan profesor. Ini modal besar untuk membangun kepolisian yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” terangnya.

Pesan Prof. Noorhaidi menjadi pengingat bahwa peran mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas. Mereka adalah generasi intelektual yang harus berpikir kritis, namun tetap menjunjung moralitas dan hukum dalam setiap tindakan. Di tengah derasnya arus informasi dan gejolak politik, mahasiswa diharapkan menjadi penyeimbang — bukan provokator, melainkan penjaga nalar dan etika demokrasi. (*)