TIMES SLEMAN, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sleman bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Dukcapil DIY menggelar sosialisasi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Rabu (24/9/2025), di Resto Kembang Turi, Sleman. Acara ini diikuti oleh seluruh lurah se-Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para lurah terkait pengelolaan TKD. Menurutnya, Pemkab Sleman akan terus mendampingi pemerintah kalurahan agar pengelolaan tanah desa berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami mendorong pengelolaan TKD dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pemkab juga memastikan implementasi regulasi berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Harda.

Sementara itu, Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY, KPH Yudanegara, menekankan peran penting lurah sebagai pemangku keistimewaan dalam menjaga aset TKD. Ia mengingatkan agar setiap pengelolaan berpedoman pada Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan TKD.

“Pergub ini menjadi acuan resmi agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas TKD. Mekanisme yang ada bisa menjawab keraguan lurah dalam menghadapi persoalan di lapangan,” jelas Yudanegara.

Namun, ia menyayangkan masih ditemukannya penyalahgunaan pemanfaatan TKD di beberapa wilayah. Karena itu, ia meminta lurah lebih serius dalam menjaga amanah undang-undang keistimewaan.

“Undang-undang keistimewaan adalah hasil perjuangan bersama. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Harapannya, para lurah dapat berbenah dan bersama-sama menjaga agar penyalahgunaan TKD tidak terulang,” paparnya. (*)