TIMES SLEMAN, SLEMAN – Upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah rawan bencana kembali menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Melalui kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sleman, Komisi VIII menyerahkan bantuan logistik dan peralatan kebencanaan sekaligus memantau kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sembada, Kantor Sekretariat Daerah Sleman tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman, perwakilan instansi terkait, serta unsur pemerintah provinsi. Sleman dipandang sebagai wilayah strategis dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi.

Bantuan kebencanaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, kepada Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Total bantuan meliputi buffer stock logistik dari Kementerian Sosial RI senilai Rp178.817.000 serta bantuan BNPB berupa 100 paket sembako, 100 paket makanan siap saji, 100 lembar selimut, 100 matras, 1.000 masker, lima unit chain saw, serta 100 unit sandbag atau geobag.

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Kesiapan Daerah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa isu kebencanaan menjadi salah satu fokus kerja Komisi VIII DPR RI, terutama di wilayah dengan potensi bencana yang beragam seperti Sleman.

“Kunjungan ini tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari erupsi Merapi, banjir lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, hingga angin puting beliung,” ujar Singgih.

Ia menilai, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Sleman Perkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Komunitas

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap penguatan mitigasi bencana di Sleman. Menurutnya, Pemkab Sleman terus berupaya membangun sistem kesiapsiagaan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

“Kesiapsiagaan bencana di Sleman tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat sebelum bencana,” kata Harda.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 86 kalurahan telah ditetapkan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana melalui proses pendampingan dan pembinaan yang dilakukan Pemkab Sleman.

“Masyarakat dibekali pemahaman risiko di wilayahnya, jalur evakuasi, hingga kemampuan dasar mitigasi. Kami juga mengembangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana agar kesadaran kebencanaan tertanam sejak dini, serta memperkuat peran relawan yang jumlahnya telah mencapai ribuan orang,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Sleman juga memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tanggap Bencana) yang dikelola BPBD sebagai sarana informasi dan respons cepat kebencanaan.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Sekda Sleman Susmiarto turut menyampaikan paparan terkait kondisi kesiapsiagaan bencana di wilayah DIY dan Kabupaten Sleman sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan evaluasi bersama. (*)