TIMES SLEMAN, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) sejauh ini telah melakukan insersi pendidikan antikorupsi di lebih dari 27.000 instansi pendidikan di Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto menyatakan jika hal ini dilakukan  sebagai upaya menanamkan karakter dan kesadaran atas integritas sejak dini.

"Kalau hanya mengandalkan penindakan, tanpa membangun fondasi dasar, maka akan sulit untuk mengubah perilaku," katanya di Padang, Rabu (5/11/2025).

Dion mengatakan untuk tingkat perguruan tinggi, capaian sudah signifikan dengan 65 persen, di antaranya telah menerapkan kurikulum antikorupsi. Bahkan, KPK juga sudah melakukan kerjasama dengan enam kementerian lainnya yang turut diperkuat untuk memperluas jangkauan edukasi.

Secara umum, Dion mengatakan KPK selama ini menjalankan tiga strategi utama secara beriringan. Selain pendidikan antikorupsi, lembaga antirasuah itu juga melakukan pencegahan dan penindakan. 

Pencegahan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan dengan membangun sistem yang membuat orang tidak bisa melakukan korupsi.

"Dengan perbaikan sistem, tidak bisa melakukan korupsi. Meski ada niat, karena sistemnya baik dan terstruktur, maka orang akan sulit dan berpikir ulang untuk korupsi," jelas dia.

Terkait langkah penindakan yang tegas, Dion mengungkapkan KPK telah menangani 68 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara sepanjang 2024 hingga kini.

"Jadi ini pentingnya KPK selalu mengawasi proses yang ada di instansi-instansi di Indonesia," ujarnya. (*)