TIMES SLEMAN, BANTUL – Wakil Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Organisasi DPD Apindo Bantul, A. Haryo Ismudjihardjo, menanggapi rencana kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Menurutnya, kebijakan ini belum final dan masih menunggu keputusan dari presiden atau menteri koordinator.

“Kami masih menunggu kepastian keputusan pemerintah, termasuk alasan di balik rencana kenaikan tersebut. Namun, jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen atau berapa pun, hal itu akan memberatkan dunia usaha, khususnya sektor produksi,” ujarnya kepada TIMES Indonesia, Senin (2/12/2024)

Haryo menekankan bahwa meskipun kenaikan PPN akan meningkatkan pendapatan negara, efeknya akan berimbas pada kenaikan harga barang yang akhirnya membebani konsumen. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada pengusaha, tetapi juga buruh dan pekerja.

“Pemerintah memang membutuhkan pemasukan tinggi dari pajak, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dan banyaknya kewajiban negara, seperti pembayaran utang. Namun, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali agar tidak semakin memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Haryo mengungkapkan bahwa DPD Apindo, bersama asosiasi lainnya, telah memberikan masukan kepada pemerintah agar kenaikan PPN ditunda hingga kondisi ekonomi membaik.

“Kami berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menaikkan PPN. Dalam situasi seperti ini, kebijakan tersebut justru akan menambah beban bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” tutup Haryo yang juga anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul ini. (*)