YOGYAKARTA – Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak adanya pembaruan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026. 

Desakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdlatul Ulama DIY yang digelar di Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta, Kompleks Masjid M. Imam Aziz, Gombang, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Minggu (31/5/2026).

Dewan Penasihat Mubes, Muhammad Machasin, mengatakan pernyataan sikap tersebut muncul karena PBNU dinilai gagal menjaga marwah, kemandirian, serta jarak moral organisasi dari kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kedekatan PBNU dengan pemerintah, keterlibatan dalam pengelolaan konsesi tambang, hingga terbatasnya ruang partisipasi bagi generasi muda dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Menurut Machasin, orientasi PBNU saat ini dinilai telah bergeser dari khidmah utama NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada dakwah, pendidikan, pemberdayaan umat, layanan sosial, dan penguatan demokrasi.

Baca juga

Api Misterius Terus Muncul, BPBD Sleman Pertimbangkan Tanggap Darurat Khusus

“NU berisiko kehilangan peran sebagai penjaga moral dan pengimbang kekuasaan jika terlalu dekat dengan pemerintah maupun kepentingan ekonomi,” ujarnya, Senin (1/6/2026).

Ia juga mengkritik pengelolaan konsesi tambang yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, warga NU DIY mendesak agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada negara sebagai langkah memulihkan kemandirian organisasi.

Selain itu, mereka mendorong lahirnya kepemimpinan baru yang dinilai lebih amanah, bebas dari konflik kepentingan, serta mampu mengembalikan NU sebagai organisasi yang berpihak kepada jamaah dan kemaslahatan publik.

Baca juga

Kasus Leptospirosis di Bantul Tembus 123 Pasien, Enam Meninggal

Dalam 12 poin rekomendasi yang dihasilkan Mubes, warga NU DIY menuntut penguatan nalar kritis terhadap negara, tata kelola organisasi yang lebih partisipatif dan peningkatan peran generasi muda dan perempuan.

Juga, reformasi sistem kepemimpinan NU, penguatan ekonomi organisasi yang transparan dan akuntabel, serta penegasan sikap ideologis NU dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan sikap tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral warga Nahdliyin untuk menjaga arah perjuangan NU agar tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. (*)